Tinjauan Penerapan Sanksi Administratif terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Wajib Pajak pada Kantor SAMSAT Kota Padang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor SAMSAT Kota Padang. Penelitian dilakukan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang, Jl. Asahan No. 2, Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di SAMSAT Kota Padang dan data sekunder yaitu berupa data target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan data jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data menunjukan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Padang, dimana tunggakan ini akan dikenakan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku di SAMSAT Kota Padang yaitu 2% perbulan dengan maksimal 24 bulan dari jumlah pokok pajak yang terutang. Namun dengan adanya sanksi administrasi tidak dapat mendorong wajib pajak Pajak Kendaraan Bermotor untuk membayar pajaknya tepat waktu yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya kesadaran, kendaraan sudah tua, dan kesulitan ekonomi. Upaya yang dilakukan oleh SAMSAT Kota Padang untuk mengatasi penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor agar meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah dengan sosialisasi kepada masyarakat.