Program BPJS bagi Pemeliharaan Kesehatan Warga Miskin di Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum terpenuhinya hak warga negara dalam hal kesehatan sesuai dengan Pasal 28 H ayat 3 UUD 1945 dan juga pemerintah belum dapat melaksanakan kewajiban dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi warga kurang mampu sesuai dengan pasal 34 ayat 3. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan manfaat, mengetahui kendala dan mengidentifikasikan upaya yang dilakukan BPJS bagi pemeliharaan kesehatan warga miskin di Kecamatan Kuranji. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat evaluatif. Informan ditentukan secara purposive sampling yaitu petugas BPJS, penerima bantuan iuran, RT/RW, Lurah, petugas Rumah Sakit dan petugas Puskesmas. Uji keabsahan data dengan teknik triangulasi dan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan program BPJS bermanfaat bagi pemeliharaan kesehatan warga miskin. (1) Manfaat promotif mengenai promosi kesehatan yang dilakukan dengan memajang spanduk, pamflet, stiker dan selebaran. Informasi yang diberikan seperti waspada penyakit TBC dan bahaya merokok. (2) Manfaat preventif diperoleh warga sebagai upaya dalam mencegah, menghindari atau mengurangi resiko, dampak buruk timbulnya penyakit melalui imunisasi yang dilakukan di Posyandu, Posyandu lansia dan suntik difteri untuk anak-anak di semua Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. (3) Manfaat kuratif diperoleh warga dengan melakukan pengobatan terhadap 144 penyakit yang terdapat dalam Daftar Penyakit di Layanan Primer serta surat rujukan bagi warga miskin yang membutuhkan penanganan spesialis dengan tujuan 13 unit Rumah Sakit di Kota Padang yang telah bekerja sama dengan BPJS. (4) Manfaat rehabilitatif sebagai upaya pengembalian fungsi warga ke dalam lingkungannya diperoleh melalui ruangan penginapan, obat-obatan, dan kontrol ke dokter. Sedangkan faktor-faktor penghambat yang ditemui adalah sosialisasi BPJS yang belum menyentuh warga penerima bantuan iuran di perkampungan sehingga mengakibatkan PBI tidak mengetahui fungsi dan tujuan kartu BPJS, manfaat kartu BPJS, hak-hak yang dapat diperoleh melalui kartu BPJS, pentingnya tindakan lanjutan dari ahli/ spesialis. Validasi data yang belum tepat juga menyulitkan pelaksanaan program BPJS, karena terdapat penerima bantuan iuran dengan nama yang ganda dan ada pula warga yang dinilai kurang layak menjadi penerima bantuan iuran. Beberapa upaya yang dilakukan dari kantor BPJS Cabang Kota Padang adalah terus mengadakan sosialisasi dan menunjuk kader-kader seperti RT atau RW. Puskesmas mengupayakan sosialisasi BPJS dengan mengadakan kelas edukasi. Kelurahan, RT dan RW menunjuk kader untuk datang langsung ke rumah dan memperbaharui data penerima bantuan iuran, dan warga melakukan upaya dengan melaporkan penerima bantuan yang telah pindah atau meninggal dunia.