Peranan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat dalam Menjaga Terjaminya Hak-Hak Warga Negara di Bidang Pelayanan Publik Pendidikan dan Kesehatan.

Penelitian ini betujuan untuk mendeskripsikan implementasi peran Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat dalam menjaga terjaminya hak-hak warga negara di bidang pelayanan publik, mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi Ombudsman Perwakilan Sumatera barat dalam menjaga terjaminya hakhak warga negara di bidang pelayanan publik, dan mendiskripsikan upaya-upaya yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat untuk mengatasi kendala-kendala dalam dalam menjaga terjaminya hak-hak warga negara di bidang pelayanan publik. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan ditentukan dengan menggunakan Purposive Sampling (memilih dengan sengaja) yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu dapat memberikan data yang maksimal. Teknik pengumpulan data melaui observasi, wawancara, dan studi dukumentasi. Teknik menguji keabsahan data adalah menggunakan triangulasi sumber. Sementara teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peran Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat dalam menjaga terjaminya hak-hak warga negara di bidang pelayanan publik pendidikan dilakukan sesuai dengan tugas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, contohnya Dinas Pendidikan Kota Pada telah mendapat penghargaan predikat kepatuhan dari Ombudsman Republik Indonesia. Sementara di bidang kesehatan peranan Ombudsman belum maksimal seperti masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit. Kendala internal adalah kurangnya sumber daya manusia, kurangnya fasilitas yang memadai, dan minimnya anggaran menyebabkan upaya pencegahan maladminitrasi tidak berjalan secara maksimal . Sementara kendala eksternal adalah pelapor yang kurang paham mengenai standar prosedur Ombudsman dalam penyelesaian laporan dan kurang kooperatifnya terlapor menyebabkan penyelesaian laporan masyarakat terhadap dugaan maladministrasi menjadi lama proses penyelesaiannya. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala internal dan ekternal masih terbatas pada upaya jangka pendek.