Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan yang dibahas dan disetujui oleh Pemeritahan Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan APBNag diNagari Kamang Hilia, Nagari Kamang Mudiak dan Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan metodepurposive sampling, dimana pemilihan informan berdasarkan pada karakteristik tertentu. Teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dengan cara wawancara, focus group discussion (FGD), dan studi dokumentasi dengan sumber-sumber yang valid dan akurat. Teknik menguji keabsahan data dengan triangulasi metode dan triangulasisumber.Sedangkan teknik analisis data ini menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi prinsip transparansi terdiri dari indikator yaitu adanya keterbukaan dalam rapat, adanya keterbukaan informasi, adanya keterbukaan prosedur, dan adanya keterbukaan menerima peran serta masyarakat. (2) Implementasi prinsip partisipasi terdiri dari indikator yaitu adanya partisipasi aktif publik, adanya peraturan yang memberikan tempat kontrol masyarakat, dan adanya sikap proaktif pemerintah daerah dalam proses penganggaran. (3) Implementasi prinsip akuntabilitas terdiri dari indikator yaitu adanya kejujuran dan akuntabilitas hukum, adanya akuntabilitas proses, adanya akuntabilitas program, dan adanya pertanggungjawaban kebijakan. (4) Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan APB Nagari diantaranya adalah a) faktor-faktor prinsip transparansi yakni kurangnya kompetensi SDM aparatur, tumpang tindih peraturan, dan kurangnya sistem pengawasan, b)faktor-faktor prinsip partisipasi yakni faktor usia, jenis kelamin, faktor pendidikan, faktor pekerjaan, dan lamanya tinggal, dan c) faktor-faktor prinsip akuntabel yakni kurangnya kejelasan sasaran anggaran, masih kurang pengendalian akutansi, sistem pelaporan yang belum jelas dan masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi.