Kebijakan Pendidikan di Riau Pada Masa Otonomi Daerah (Tahun 2004-2011).

Pembangunan di bidang pendidikan membutuhkan kebijakan yang tepat sasaran guna mencapai keberhasilan pembangunan sumber daya manusia disetiap daerah yang ada di Propinsi Riau. Kebijakan di bidang pendidikan sebelum dan sesudah otonomi memiliki perbedaan yang cukup signifikan, dimana pada masa sebelum otonomi daerah kebijakan ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, namun setelah bergulirnya otonomi daerah, kebijakan dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk mengurus pembangunan di bidang pendidikan. Setelah era otonomi berjalan, kebijakan pendidikan di ropinsi Riau belum ditetapkan payung hukum yang kuat berupa Peraturan Daerah datau peraturan lainnya tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Propinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan pendidikan di Propinsi Riau pada masa otonomi daerah Tahun 2004-2011 dan Menjelaskan dan memaparkan Kendala yang dihadapi dalam menetapkan kebijakan di bidang pendidikan di Propinsi Riau pada masa otonomi daerah Tahun 2004-2011. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode penelitian kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara mengumpulkan dokumentasi yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan, dan wawancara dengan informan penelitian dalam hal ini adalah tokoh pendidikan, pemerhati pendidikan dan juga dari kalangan guru atau kepala sekolah. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan proses yang terus menerus yang dimulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan, dengan menggunakan metode sejarah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Louis Gosttschlk (1957:32) metode sejarah adalah proses menguji, menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Hasil penelitian menunjukan adanya kebijakan pendidikan di Propinsi Riau pada masa otonomi daerah, selama ini khususnya terhadap efektifitas kebijakan dalam pengalokasian anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Riau belum menunjukan adanya kebijakan yang lebih efektif, dalam hal ini mengalokasiakan anggaran dalam APBD Propinsi Riau untuk pembangunan di bidang pendidikan. Kondisi ini akan mempengaruhi hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan pendidikan terhadap out-put yang dihasilkan oleh dunia pendidikan di Propinsi Riau. Kemudian ditemukan Kendala yang dihadapi dalam menetapkan kebijakan di bidang pendidikan di Propinsi Riau pada masa otonomi daerah adalah, belum tersedianya sumber daya manusia yang handal dalam penyelenggaraan pendidikan, adanya keterbatasan anggaran dalam pembiayaan pendidikan, fasilitas pendidikan yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat di daerah pelosok atau desa terpencil, dan belum diterapkan sistem Manajemen Berbasis Sekolah disetiap pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Riau.