Pengembangan Middleware Interoperabilitas antar Aplikasi Perangkat Lunak Pemerintah Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu

Sistem informasi di Kabupaten Kepahiang dibangun dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak dan platform yang berbeda-beda. Akibatnya, sistem informasi tidak dapat saling bertukar data dan informasi untuk melayani suatu kegiatan yang sifatnya terpadu.  Sistem dikembangkan dengan teknologi yang tergantung pada berbagai macam vendor, yang semuanya merupakan teknologi tertutup, dan tidak sedikit pula yang dikembangkan tanpa menggunakan sistem basis data, yang sangat sulit diintegrasikan dengan sistem lain. Penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (Research and Development/R&D) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Langkah awal adalah pengamatan dan pengumpulan data terhadap instansi terkait yang berisi tentang informasi pelayanan perizinan dan kependudukan. Melakukan perancangan basis data dari data yang diperoleh, karena pada hasil studi kasus sistem yang dipakai rata-rata masih manual, sehingga penulis harus merancang dan membuat masing-masing data manual tersebut ke dalam basis data. Broker yang diterapkan pada e-Government khususnya kependudukan dan perizinan menuntut entitas tidak bertemu langsung dengan entitas yang lainnya, yaitu broker yang mengintegrasikan basis data SIAK dan SIPP. Perancangan dan analisa terhadap program aplikasi interoperabilitas yang memiliki kemampuan untuk bertukar informasi antara kependudukan dan perizinan berdasarkan nomor kartu tanda penduduk, yang akan berdampak terhadap peningkatan validitas data. Penelitian ini telah menghasilkan middleware interoperabilitas, yang mengintegrasikan antara basis data kependudukan dan basis data perizinan. Dimana, proses pengintegrasian itu dicapai dengan cara mentransformasi basis data ke dokumen XML, kemudian mengkonversinya ke dokumen standar broker ke server broker, sehingga dapat dipergunakan untuk pengembangan aplikasi yang membutuhkan entitas kependudukan dan perizinan.