Pengembangan Middleware Interoperabilitas antar Aplikasi Perangkat Lunak Pemerintah Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu

istem informasi di Kabupaten Kepahiang dibangun dengan menggunakan
aplikasi perangkat lunak dan platform yang berbeda-beda. Akibatnya, sistem
informasi tidak dapat saling bertukar data dan informasi untuk melayani suatu
kegiatan yang sifatnya terpadu.  Sistem dikembangkan dengan teknologi yang
tergantung pada berbagai macam vendor, yang semuanya merupakan teknologi
tertutup, dan tidak sedikit pula yang dikembangkan tanpa menggunakan sistem
basis data, yang sangat sulit diintegrasikan dengan sistem lain.
Penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (Research and
Development/R&D) adalah metode penelitian yang digunakan untuk
menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Langkah
awal adalah pengamatan dan pengumpulan data terhadap instansi terkait yang
berisi tentang informasi pelayanan perizinan dan kependudukan. Melakukan
perancangan basis data dari data yang diperoleh, karena pada hasil studi kasus
sistem yang dipakai rata-rata masih manual, sehingga penulis harus merancang
dan membuat masing-masing data manual tersebut ke dalam basis data. Broker
yang diterapkan pada e-Government khususnya kependudukan dan perizinan
menuntut entitas tidak bertemu langsung dengan entitas yang lainnya, yaitu
broker yang mengintegrasikan basis data SIAK dan SIPP. Perancangan dan
analisa terhadap program aplikasi interoperabilitas yang memiliki kemampuan
untuk bertukar informasi antara kependudukan dan perizinan berdasarkan nomor
kartu tanda penduduk, yang akan berdampak terhadap peningkatan validitas data.
Penelitian ini telah menghasilkan middleware interoperabilitas, yang
mengintegrasikan antara basis data kependudukan dan basis data perizinan.
Dimana, proses pengintegrasian itu dicapai dengan cara mentransformasi basis
data ke dokumen XML, kemudian mengkonversinya ke dokumen standar broker
ke server broker, sehingga dapat dipergunakan untuk pengembangan aplikasi
yang membutuhkan entitas kependudukan dan perizinan.