Tambang Batu Bara Rakyat di Sawahlunto Pasca Orde Baru: Studi Pengelolaan dan Kebijakan Otonomi Daerah Tentang Pertambangan Rakyat.

Perusahaan tambang batu bara Ombilin Sawahlunto merupakan perusahaan tambang batu bara tertua di Indonesia. Selama satu abad batu bara hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang bernaung di lingkaran TBO, sejak bergulirnya Orde Reformasi, rakyat mulai ikut terlibat dalam kegiatan tambang batu bara rakyat Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengelolaan tambang batu bara rakyat di Sawahlunto Pasca Orde baru terkait dengan areal, penggali tambang/buruh, masalah keselamatan serta produksi dan pemasaran. Apa dampak kebijakan Otonomi Daerah terhadap kegiatan tambang batu bara di Sawahlunto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Lokasi penelitian kota Sawahlunto tepatnya di Kecamatan Talawi. Informan dalam penelitian terdiri dari para buruh, induk semang/bos, tokoh masyarakat, ninik mamak, pemilik KP, CV, pejabat pemerintah. Pengumpulan data (heuristik) yang dilakukan adalah mencari dokumen yang terkait dengan penelitian, melakukan wawancara dengan narasumber, dan membuat catatan lapangan tentang informasi yang diperoleh. Untuk pengolahan dan analisis data, penulis melakukan kritik sumber, analisis sintesis dan interpretasi, terakhir mendeskripsikannya dalam bentuk tulisan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan pertambangan pasca Orde Baru melibatkan banyak pihak. Sistem kepemilikan areal memperlihatkan ada yang menggunakan tanah ulayat sendiri dan ada yang menyewa, banyak kelompok yang terlibat dalam kegitan pertambangan rakyat yaitu buruh, induk semang/majikan, pengusaha pemilik KP. Dalam masalah keselamatan kerja tidak adanya jaminan keselamatan dan kesejahteraan bagi para penggali tambang/buruh, seperti halnya kejadian di Ngalau Cigak yang menewaskan 33 orang pekerja. Dalam hal produksi dan pemasaran menunjukkan penambangan dilakukan dengan tambang terbuka dan tambang dalam, dengan menggunakan alat-alat sederhana dan modern. Untuk jumlah produksi tidak ada angka pasti. Dalam hal pemasaran pada awalnya memakai system toke, kemudian melalui KUD, pernah dimonopoli oleh PT Minang Malindo dan sejak tahun 2005 pemilik KP menjual langsung ke konsumen. Mengenai kebijakan otonomi daerah terhadap kegiatan tambang batubara merujuk UU otonomi daerah yaitu UU No. 32 tahun 2004 yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah setempat terkait masalah perizinan, investasi dalam kegiatan pertambangan. Berdasarkan keputusan walikota Sawahlunto sampai tahun 2009 telah dikeluarkan 13 Kuasa Pertambangan (KP) untuk melakukan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi tambang batu bara di Sawahlunto. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan, bahwa dalam pertambangan rakyat di Sawahlunto dimana yang sejahtera tetaplah pemilik modal/pengusaha, sedangkan bagi rakyat hanya untuk tetap bisa bertahan hidup.