Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat melalui Mediasi di Kampung Air Maruap Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat di Kampung Air Maruap. Peranan Kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya mediasi dan hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kampung Air Maruap Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Jenis penelitian ini yaitu Deskriptifanalitis, sedangkan tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara.Sebagai imforman adalah masyarakat Kampung Air Maruap Nagari Kinali yang pernah mengalami sengketa tanah. Jenis data yang diperlukan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, bahan hokum sekunder yang berupa bukubuku, karya tulis ilmiah serta bahan hukum tersier yang berupa kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian memuat bahwa hal-hal yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat di Kampung Air Maruap Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat adalah batas tanah ulayat tidak jelas, adanya praktek ketidakadilan, adanya klaim dari Pemerintah, kehilangan saksi dan pelaku sejarah, meningkatnya nilai tanah secara ekonomi, mempertahankan status sosial, pemahaman salah terhadap adat dan kurang sosialisasi. Peranan Kepala Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat adalah sebagai hakim perdamaian dalam persidangan adat dan sebagai pengambil keputusan adat yang mana pihak-pihak tersebut mengikat pada keputusan yang bersengketa. Sedangkan hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui Kepala adat adalah faktorinternal yang disebabkan oleh saksi tidak mau menjadi saksi, ketidak jelasan batas tanah dan ketidak jelasan pemilik tanah. Faktoreksternal yang berasal dari pihak ketiga yang muncul pada saat musyawarah sengketa telah menemukan solusinya para pihak juga telah sepakat kemudian terdapat pihak lainnya mengajukan keberatan sehingga muncul masalah baru. Kesimpulan dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Peranan Kepala Adat sangat berperan terhadap penyelesaian sengketa tanah-tanah ulayat karena Kepala Adat dianggap sebagai hakim perdamaian antara masyarakat dalam menyelesaiakan sengketa tanah ulayat dan tempat bersandarnya anggota masyarakat adat untuk menyelesaikan masalahnya. DPRD Pasaman Barat membentuk perda tentang ketentuan tanah ulayat sehingga dapat terlihat secara jelas aturan-aturan eksistensi tanah ulayat diwilayah tersebut.