Analisis Bencana Longsor di Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentangKarakteristik lahan pada kawasan rawan longsor di Kecamatan Sungai BungkalKota Sungai Penuh, tingkat bahaya longsor di Kecamatan Sungai Bungkal KotaSungai Penuh, dan arahan kebijakan mitigasi pada kawasan rawan longsor diKecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh. Metode yang digunakan dalampenelitian ini adalah kombinasi (Mixed Method) dengan model urutan pembuktian(Sequential Explanatory Design). Data penelitian berupa data primer dan datasekunder. Data primer diperoleh langsung di lapangan, sedangkan data sekunderdiperoleh dari instansi-instansi terkait. Teknik analisa data yaitu karakteristiklahan dianalisis dari hasil interpetasi beberapa peta, yakni : peta curah hujan, petabentuk lahan, peta lereng, peta jenis tanah, peta geologi,dan peta penggunaanlahan. Analisa untuk menentukan tingkat bahaya longsor dapat ditentukan denganmenggunakan menggunakan metode MAFF-Japan yang kemudian dianalisismenggunakan Geography Information System (GIS) Arc GIS 10.1 dan untukkebijakan mitigasi pada kawasan rawan longsor menggunakan metode AHP(Analytical Hierarchy Process).Hasil penelitian menjelaskan bahwa :1) Karakteristik lahan di daerahpenelitian sangat bervariasi. 2). Tingkat bahaya longsor di daerah penelitianterbagi atas 2 zona, yaitu : tingkat bahaya longsor rendah (1895,56 ha) yangmenyebar di bagian utara, timur dan bagian selatan Kecamatan Sungai Bungkal.Tingkat bahaya longsor sedang ( 7219,99 ha) yang menyebar sebagian besar dibagian barat daerah penelitian dan sebagian kecil di bagian timur daerahpenelitian.3). Kebijakan mitigasi pada daerah rawan longso adalah : a. Konservasitanah dan air untuk mengatur pengolahan tanah bagi usaha pertanian, baik secaramekanik maupun secara vegetatif, b. Penerapan sistem drainase yang tepat padalereng sehingga dapat meminimalkan penjenuhan pada lereng, c. Reboisasi lerengdengan jenis tanaman yang tepat pada daerah hulu atau daerah resapan, d.Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, IzinMendirikan Bangunan (IMB) dan peraturan lain yang berkaitan denganpencegahan bencana.