Sanksi Sosial Kawin Sasuku di Adat Minangkabau: Studi Kasus di Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar

Adat Minangkabau kawin sasuku dilarang karena dapat memecah keturunan dan merupakan hubungan keluarga. Berdasarkan data yang didapatkan masih banyak terdapat kawin sasuku di Nagari Pariangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kawin sasuku masyarakat Minangkabau di Nagari Pariangan, untuk mengetahui adat kawin sasuku terhadap pelaku kawin sasuku di Nagari Pariangan, dan untuk mengetahui faktor penyebab kawin sasuku terhadap pasangan Nagari Pariangan. Teori yang digunakan adalah teori Hegomoni yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci. Hegomoni kekuasaan yang memiliki pengendalian atau control lebih serta mendominasi. Tindakan dominasi tersebut berdampak negatif karena berupa kekerasan, penindasan, paksaan, perampasan dan sanksi yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik obsevarsi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang yang dipilih secara purposive sampling yang terdiri dari pelaku kawin sasuku yang lahir dan menetap di Nagari Pariangan serta yang menikah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir,keluarga pelaku kawin sasuku, tokoh masyarakat dan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan kawin sasuku mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat dan tokoh masyarakat (Niniak mamak) sesuai dengan teori yang saya gunakan dari Antonio Gramsci bahwa tokoh masyarakat (Niniak mamak) dominasi kekuasaan yang mendominasi dalam Adat Minangkabau khususnya adat Perkawinan sanksi yang diterima yaitu tidak terlaksananya perkawinan sesuai Adat Minangkabau, denda Adat, pengusiran dari kampung, pelaku kawin sasuku akan dikucilkan, ditinggalkan oleh sanak saudara atau masyarakat atas sanksi adat yang diterima dari Niniak mamak. Faktor penyebab kawin sasuku adalah cinta, ketidakjujuran, agama dan kurangnya pemahaman aturan adat perkawinan di Adat Minangkabau.