Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung

Latar Belakang dilakukan Penelitian ini karena dalam pelaksanaan
kebijakan khususnya pelayanan sering mengalami kendala diantaranya pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat sulit terjangkau, prosedurnya berbelit-belit,
rumit,dan tidak adanya kejelasan waktu, biaya serta kurangnya kualitas sumber
daya manusia dalam memberikan pelayanan. Adapun faktor lain adalah belum
optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Koto VII. Tujuan
penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui pelaksanaan Kebijakan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Kecamatan Koto VII
Kabupaten Sijunjung (2) Untuk mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi
Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di
Kantor Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.
Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling,
dimana pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu. Jenis data yang
terdapat dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data ini
penulis kumpulkan dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi
dokumentasi dengan menggunakan pedoman wawancara dan catatan lapangan.
Teknik menguji keabsahan data dengan triangulasi sumber. Sedangkan teknik
analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian
data dan verifikasi kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Pelaksanaan kebijakan PATEN di
Kecamatan koto VII belum dapat dikatakan belum efektif, karena masih belum
dapatnya dipenuhi indikator berhasilnya pelaksanaan suatu kebijakan diantaranya
telihat dari : (a) komunikasi, kurangnya sosialisasi terkait penyelenggaraan
PATEN (b) Sumber daya, terbagi atas 2 hal yaitu : sumber daya manusia, masih
kurangnya jumlah pegawai, sedangkan sumber daya finansial, belum adanya
standar biaya yang ditetapkan (terkait honor pegawai)(2) Faktor-faktor yang
mempengaruhi pelaksanaan kebijakan diantaranya, kecukupan input (anggaran)
belum adanya standar biaya (terkait honor pegawai), kapasitas
implementor(struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi dan pegawasan)
dukungan sumber daya manusia kurang memadai, baik dari segi jumlah pegawai
maupun dari segi pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai, karakteristik dan
dukungan kelompok sasaran, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam
kepengurusan dokumen- dokumen