Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

Mengingat perlunya sistem informasi pada sebuah BKD Prov Sumbar, simpeg adalah salah satu langkah dalam mempermudah sebuah layanan dalam
penyeleggaraan kegiatan data kepegawaian. Latarbelakang dilakukan penelitian
ini dikarenakan kurangnya minat civitas dinas opd khusunya pns dalam
memanfaatkan simpeg yang menganggap simpeg hanya sebatas menyusun data
data kepegawaian. Kemudian adanya masalah layanan informasi yang diberikan
simpeg yang belum menyediakan informasi terbaru di dalam simpeg tersebut serta
kurangya informasi yang didapatkan oleh pengguna simpeg. Ada 3 (tiga) tujuan
dari penelitian ini yaitu (1)untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan
sistem informasi manajemen kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumbar (2) untuk mengetahui apa yang menjadi penghambat dalam
efektivitas penerapan simpeg di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumbar dan
(3) untuk mengetahui pendukung dalam efektivitas penerapan simpeg di Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sumbar.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.
Penelitian ini dilakukan di BKD Prov Sumbar. Informan penelitian ditentukan
secara Purposive Sampling. Data yang dikumpulkan yakni berupa data primer dan
data sekunder melalui wawancara kepada Kepala BKD, Kepala sub bagian Bidang
Data dan dari Dinas OPD serta studi dokumentasi berupa foto wawancara. Uji
keabsahan data dilakukan dengan triangulasi kemudian data dianalisis dengan
mereduksi data, display data dan menarik kesimpulan selama penelitian
dilakukan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) efektivitas penerapan sistem
informasi manajemen kepegawaian di BKD Prov Sumbar masih belum efektif
dikarenakan masih banyak terdapat permasalahan seperti jaringan yang tidak
stabil akibat dari simpeg belum mampu menampung ribuan pengguna secara
bersamaan yang semestinya, (2) simpeg masih kurang pembaharuan dalam
memberikan informasi serta informasi yang tersedia dan belum adanya pelatihan
dalam pengoperasian simpeg, (3) upaya dalam mengatasi penghambat tersebut
pihak Badan Kepegawaian Daerah mengantisipasi dengan cara memberikan
pelatihan terhadap tenaga teknis pengolah data, Merencanakan dan mengusulkan
agar adanya penambahan perangkat keras Komputer untuk mengolah data
kepegawaian dan agar tidak terjadi jaringan yang error.