Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah 048 Bangkinang

SDM 048 Bangkinang pada prinsipnya telah melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS), buktinya bahwa proses belajar mengajar berlangsung full day school, hubungan kepala sekolah dengan guru dan karyawan sekolah berlangsung dalam suasana keakraban, orang tua atau wali murid sangat berpartisipasi aktif, komite sekolah sangat pro-aktif, dana sekolah mendukung, sekolah meraih berbagai prestasi bidang akademik dan non-akademik, dan akreditasi sekolah berkualifikasi A, sedangkan sekolah-sekolah yang ada di sekitar belum mampu melaksanakan MBS tersebut. Fokus penelitian ini adalah pengambilan keputusan oleh kepala sekolah. Tujuannya adalah untuk mengungkap: (1) perilaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan mekanisme dalam pengambilan keputusan, keterlibatan komite sekolah dalam pengambilan keputusan, (2) pelaksanaan keputusan tentang pengelolaan sekolah, evaluasi program pengelolaan sekolah sesuai hasil keputusan, dan hambatan dalam pelaksanaan keputusan di SDM 048 Bangkinang. Jenis penelitian ini ialah kualitatif. Informan penelitian terdiri dari kepala sekolah, guru, karyawan, komite sekolah, orang tua murid, siswa, masyarakat, pengawas sekolah, Kacabdisdikpora, dan Kadisdikpora dengan menggunakan teknik snowball sampling. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penjaminan keabsahan data diuji dengan menggunakan teknik derajat kepercayaan (credibility) dengan cara memperpanjang masa observasi, wawancara teman sejawat, triangulasi, dan member check, keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability)”. Data dianalisis dengan cara: pengumpulan data, reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan menarik kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification). Temuan penelitian menunjukkan bahwa :(1) perilaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan selalu melibatkan guru dan karyawan dalam pengambilan keputusan, berarti mekanismenya menerapkan prinsip “bottom up”/ demokratis, dan mampu membina kerjasama dengan komite sekolah, (2) pelaksanaan keputusan telah sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan, evaluasi program dilaksanakan sesuai dengan hasil keputusan, dan hambatan dalam pelaksanaan keputusan adalah belum diberikannya kewenangan penuh untuk melaksanakan ujian semester dan ujian akhir sekolah di tingkat sekolah oleh dinas pendidikan. Kesimpulannya bahwa perilaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan mekanismenya menerapkan prinsip “bottom up” dan selalu melibatkan komite sekolah. Sedangkan pelaksanaan keputusan dalam mengelola sekolah sudah berjalan sesuai dengan keputusan, evaluasi program juga telah terlaksana, namun ada sebagian keputusan belum dapat diterapkan yaitu ujian semester, sebab ada pengaruh keputusan tingkat atas yang belum mendukung program ujian semester di tingkat sekolah.