Implementasi Konsep Green Building pada Gedung BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Bangunan memberi pengaruh signifikan terhadap peningkatan efek gas rumah kaca dan penggunaan energi. Peraturan mengenai kriteria bangunan ramah lingkungan di Indonesia sudah ada sejak lama, namun implementasinya masih minim, khususnya di gedung pemerintah. Salah satu peraturan yang telah diterbitkan adalah PERMEN LH NO.08 TAHUN 2010 mengenai Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana gedung pemerintah telah menerapkan konsep gedung ramah lingkungan yang terdapat pada PERMEN LH NO.08 TAHUN 2010, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Adapun yang dijadikan studi kasus dalam penelitian ini adalah Gedung BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif, dengan pendekatan dominant less dominant, dimana pendekatan kualitatif berperan dominan. Berdasar identifikasi, inventarisasi dan analisis kesesuaian kriteria, implementasi konsep ramah lingkungan di gedung BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat belum optimal. Adapun capaian kriteria masih mencapai 40%. Untuk itu diberikan rekomendasi yang sesuai agar Gedung BPKP dapat memenuhi kriteria ramah lingkungan yang terdapat dalam PERMEN LH NO.08 TAHUN 2010, diantaranya : menjaga kelembaban dan sirkulasi udara agar lebih efektif, memaksimalkan pencahayaan, mengganti refrigeran yang penggunaannya telah dibatasi, mengelola sampah dan air kotor yang lebih ramah lingkungan, serta menambah ruang terbuka hijau.