Identifikasi Tingkat Kognitif Soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Mata Pelajaran Sejarah Tingkat SMA/MA di Kabupaten Bungo

Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai hal baru dalam
penilaian hasil belajar, yang baru pertama kali diterapkan pada tahun 2017, masih
menimbulkan keraguan banyak kalangan apakah soal yang dibuat betul-betul
mampu mengukur ketercapaian kompetensi siswa serta mutu pendidikan secara
nasional seperti yang diharapkan Pemerintah atau tidak. Penelitian ini bertujuan
untuk mengidentifikasi tingkat kognitif soal yang diujikan dalam USBN mata
pelajaran Sejarah tingkat SMA/MA di Kabupaten Bungo, serta untuk mengetahui
apakah soal yang diujikan tersebut sesuai atau tidak dengan kisi-kisi soal dari
Kemendikbud.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan cara dokumentasi. Objek penelitian berupa dokumen soal
USBN mata pelajaran Sejarah tingkat SMA/MA di Kabupaten Bungo tahun
pelajaran 2016/2017. Identifikasi tingkat kognitif soal dilakukan berdasarkan
taksonomi Bloom. Dari hasil identifikasi terhadap 40 butir soal pilihan ganda
yang diujikan, diperoleh gambaran tingkat kognitif soal pengetahuan (C1)
sebanyak 5 butir soal, pemahaman (C2) sebanyak 16 butir soal, penerapan (C3)
sebanyak 3 butir soal, analisis (C4) sebanyak 15 butir soal, sintesis (C5) sebanyak
0 butir soal, dan evaluasi (C6) sebanyak 0 butir soal.
Hasil identifikasi tingkat kognitif soal kemudian dicocokkan dengan kisi
kisi soal dari Kemendikbud yang merupakan acuan baku dalam pembuatan soal
USBN di seluruh sekolah di Indonesia. Selanjutnya, kesesuaian soal dengan kisi
kisi dari Kemendikbud dihitung dengan rumus
(%) =Ʃ
Ʃ
×
100. Hasilnya, ditemukan soal yang sesuai dengan kisi-kisi sebanyak 20 butir soal
(50%), dan soal yang tidak sesuai dengan kisi-kisi sebanyak 20 butir soal (50%).
Hal tersebut menunjukkan tingkat kesesuaian soal dengan kisi-kisi masih rendah
sehingga soal belum bisa mengukur ketercapaian kompetensi siswa dan mutu
pendidikan nasional seperti yang diharapkan oleh Pemerintah.