Pemberdayaan Masyarakat Nelayan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-MKP) di Nagari Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-MKP) di Nagari Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan dan Dampak pelaksanaan PNPM-MKP terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan di Nagari Air Haji, serta upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pelaksanaan PNPM-MKP tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan tekhnik purposive sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara dengan ketua dan 8 orang anggota kelompok, Tenaga Pendamping (TPD), Panitia Penyuluh Lapangan (PPL) dan Tim Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, klasifikasi data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan/verifikasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa; pelaksanaan PNPM-MKP di Nagari Air Haji, belum berjalan maksimal sesuai dengan pedoman pelaksanaan PNPM-MKP dari pusat karena pada 6 jenis kegiatan yang terdapat dalam PNPMMKP hanya 2 jenis kegiatan yang cocok dilaksanakan pada daerah tersebut, sementara ; kendala dalam pelaksanaan PNPM-MKP tersebut adalah kendala internal yang bersumber dari unsur kelembagaan yang menjalankan program, yaitu kurangnya koordinasi antara TPD dengan PPL, kendala eksternal adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi kegiatan PNPM-MKP serta kurangnya inisiatif dalam pengembalian pinjaman serta; upaya yang telah dilakukan adalah peneguran secara lisan oleh PPL kepada TPD bahwa harus adanya pelaporan rutin kegiatan dan untuk kendala eksternal, telah dilakukan pendekatan dan pembenahan langsung oleh PPL, TPD dan ketua kelompok kelapangan tentang pentingya sosialisasi kegiatan dan menjelaskan sangsi tentang pelanggaran yang dilakukan.