Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-MKP) di Nagari Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-MKP) di Nagari
Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan dan Dampak pelaksanaan PNPM-MKP terhadap
pemberdayaan masyarakat nelayan di Nagari Air Haji, serta upaya yang dilakukan
untuk menghadapi kendala dalam pelaksanaan PNPM-MKP tersebut.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode
deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan tekhnik purposive sampling. Jenis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara
dengan ketua dan 8 orang anggota kelompok, Tenaga Pendamping (TPD), Panitia
Penyuluh Lapangan (PPL) dan Tim Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Kelautan
Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan data sekunder merupakan data
yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang
dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis
data yang digunakan adalah pengumpulan data, klasifikasi data, reduksi data,
penyajian data, dan pengambilan kesimpulan/verifikasi.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa; pelaksanaan PNPM-MKP di
Nagari Air Haji, belum berjalan maksimal sesuai dengan pedoman pelaksanaan
PNPM-MKP dari pusat karena pada 6 jenis kegiatan yang terdapat dalam PNPMMKP hanya 2 jenis kegiatan yang cocok dilaksanakan pada daerah tersebut,
sementara ; kendala dalam pelaksanaan PNPM-MKP tersebut adalah kendala internal
yang bersumber dari unsur kelembagaan yang menjalankan program, yaitu kurangnya
koordinasi antara TPD dengan PPL, kendala eksternal adalah kurangnya partisipasi
masyarakat dalam mengikuti sosialisasi kegiatan PNPM-MKP serta kurangnya
inisiatif dalam pengembalian pinjaman serta; upaya yang telah dilakukan adalah
peneguran secara lisan oleh PPL kepada TPD bahwa harus adanya pelaporan rutin
kegiatan dan untuk kendala eksternal, telah dilakukan pendekatan dan pembenahan
langsung oleh PPL, TPD dan ketua kelompok kelapangan tentang pentingya
sosialisasi kegiatan dan menjelaskan sangsi tentang pelanggaran yang dilakukan.