Konflik Pemekaran Wilayah Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu: Studi Kasus di Tiga Desa Kabun, Aliantan dan Tandun

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab konflik pemekaran wilayah antara Pemda Kampar dengan Pemda Rokan Hulu studi kasus Desa Kabun, Aliantan dan Tandun, dampak konflik pemekaran wilayah terhadap masyarakat Desa Kabun, Aliantan dan Tandun dan penyelesaian konflik pemekaran wilayah yang terjadi antara Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu. Jenis penelitian ini tergolong kepada penelitian deskriptif kuantitatif. Sementara cara pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode Proportional Random Sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara proporsional acak sederhana dan diperoleh sebanyak 49 orang responden sebagai sampel. Data penelitian dikumpulkan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara. Data kemudian dianalisis secara deskriptif dengan formula persentase. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa ; (1) adanya kerancuan pada penjelasan Undang-Undang No.53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam yang menyebabkan ketidakjelasan status hukum desa Kabun, Aliantan dan Tandun masuk ke wilayah tertentu sehingga hal ini memicu terjadinya konflik, (2) terjadinya konflik berdampak terhadap kehidupan masyarakat, ekonomi, pendidikan, administrasi dan sumberdaya manusia. Konflik menyebabkan perpecahan antara masyarakat sehingga potensi sumber daya alam daerah kurang dikelola dan tidak bisa dimanfaatkan dengan baik dan (3) Dalam rangka penyelesaian konflik pemekaran wilayah dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu; penyelesaian hukum dilakukan dengan merevisi Undang-Undang No.53 tahun 1999 menjadi Undang-Undanng No.11 tahun 2003, penyelesain non hukum dapat dilakukan dengan musyawarah untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah konflik