Konflik Pemekaran Wilayah Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu: Studi Kasus di Tiga Desa Kabun, Aliantan dan Tandun

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab konflik
pemekaran wilayah antara Pemda Kampar dengan Pemda Rokan Hulu studi kasus
Desa Kabun, Aliantan dan Tandun, dampak konflik pemekaran wilayah terhadap
masyarakat Desa Kabun, Aliantan dan Tandun dan penyelesaian konflik
pemekaran wilayah yang terjadi antara Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu.
Jenis penelitian ini tergolong kepada penelitian deskriptif kuantitatif.
Sementara cara pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah dengan
menggunakan metode Proportional Random Sampling yaitu teknik pengambilan
sampel secara proporsional acak sederhana dan diperoleh sebanyak 49 orang
responden sebagai sampel. Data penelitian dikumpulkan dengan penyebaran
kuesioner dan wawancara. Data kemudian dianalisis secara deskriptif dengan
formula persentase.
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa ; (1) adanya
kerancuan pada penjelasan Undang-Undang No.53 tahun 1999 tentang
pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam yang menyebabkan ketidakjelasan status
hukum desa Kabun, Aliantan dan Tandun masuk ke wilayah tertentu sehingga hal
ini memicu terjadinya konflik, (2) terjadinya konflik berdampak terhadap
kehidupan masyarakat, ekonomi, pendidikan, administrasi dan sumberdaya
manusia. Konflik menyebabkan perpecahan antara masyarakat sehingga potensi
sumber daya alam daerah kurang dikelola dan tidak bisa dimanfaatkan dengan
baik dan (3) Dalam rangka penyelesaian konflik pemekaran wilayah dapat
dilakukan dengan dua pendekatan yaitu; penyelesaian hukum dilakukan dengan
merevisi Undang-Undang No.53 tahun 1999 menjadi Undang-Undanng No.11
tahun 2003, penyelesain non hukum dapat dilakukan dengan musyawarah untuk
mencari solusi dalam menyelesaikan masalah konflik