Pelayanan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang dalam Melakukan Pemungutan Pajak Hotel di Kota Padang

Sebagai kota besar dengan unggulan sektor pariwisata, pajak hotel merupakan salah satu potensi yang dimiliki kota Padang dalam memperoleh pendapatan kas daerah. Pelayanan Pemungutan Pajak Hotel di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang ini diterapkan berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan diantaranya adalah masih lemahnya Sumber Daya Manusia, anggaran yang masih minim, dan kurangnya sarana dan prasarana, yang tentunya akan berpengaruh kepada pelayanan terhadap masyarakat dan wajib pajak. Oleh karena itu rumusan masalah yang akan dicari dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses pelayanan DPKA dalam melakukan pemungutan pajak hotel, kendala-kendala yang dihadapi, dan apakah upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang dalam pelayanan pemungutan pajak hotel. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan dengan cara purposive sampling. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil temuan di lapangan proses pelayanan pemungutan pajak hotel di DPKA kota Padang sudah bagus, dimana mereka menerapkan sistem jemput bola dengan datang langsung ke lapangan sehingga wajib pajak mendapat banyak kemudahan. Dalam melakukan pemungutan pajak hotel masih terdapat berbagai kendala diantaranya prasarana yang belum cukup memadai, masih sedikitnya tenaga teknis yang dimiliki selain pendanaan yang juga belum memadai dan juga didukung oleh beberapa faktor lainnya. Oleh karena itu agar pelayanan pemungutan pajak hotel di DPKA kota Padang dapat terlaksana dengan baik adalah dengan cara mengadakan pelatihanpelatihan baik terhadap tenaga teknis sehingga dapat menguasai pelayanan pajak dengan baik disamping terus berupaya dalam meyakinkan pemerintah agar dana yang ada cukup memadai sehingga pelayanan yang maksimal bagi wajib pajak dan masyarakat atau yang disebut pelayanan prima dapat tercapai.