Mekanisme Penyaluran Bantuan Bencana Gempa di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat: Kasus Gempa 30 September 2009

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan dalam penyaluran bantuanbencana gempa di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, antara lain : proseduradministrasi yang berbelit-belit, penyaluran bantuan terlalu lambat, kurangnyakoordinasi dan tidak adanya pengawasan dari instansi terkait. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui bagaimana mekanisme, kendala dan upaya dalam penyaluranbantuan bencana gempa di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif dengan menggunakan metodedeskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik Purposif sampling. Jenisdatanya data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dariKepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Kepala Seksi Bantuan Sosial KorbanBencana, Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pegawai Dinas Sosial ProvinsiSumatera Barat dan masyarakat. Sedangkan data sekunder adalah data yangdiperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yangdikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data penelitianini dianalisis dengan teknik triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan yaituteknik analisis data kualitatif.Berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa mekanisme penyaluran bantuanbencana gempa di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berjalan cepat, tepat, dansesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu mekanisme penyaluranbantuan tingkat pusat berawal dari Departemen Sosial RI kemudian disalurkan keDinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota, sedangkan mekanismepenyaluran tingkat Provinsi, Dinas Sosial Provinsi diteruskan ke Dinas SosialKabupaten/Kota untuk disalurkan ke Kecamatan, Nagari/Kelurahan danJorong/Korong/Desa. Dalam keadaan normal bantuan telah di stock di gudang DinasSosial. Pada tanggap darurat, Dinas Sosial Provinsi langsung menyalurkan bantuanke daerah bencana tanpa melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota, selama masih sesuaidengan kriteria bencana dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Dinas SosialProvinsi Sumatera Barat berkoordinasi dengan badan-badan penanggulanganbencana lainnya dan bertanggung jawab kepada BPKP, Gubernur dan InspektoratJendral.