Pendidikann Politik Bagi Generasi Muda oleh Partai Politik di Kota Padang: Studi pada Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat

Masalah penelitian ini adalah belum obtimalnya pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik. Hal ini terindikasi banyaknya parpol melaksanakan kegiatan hanya menjelang pemilu, karena hal itu masalah penelitian ini dirumuskan bagaimana pelaksanaan pendidikan politik oleh partai Golkar, PKS dan Demokrat kepada generasi muda. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui program yang dirancang oleh parpol, pelaksanaan pendidikaan politik oleh parpol, dan kendala-kendala serta solusi dari parpol. Adapun jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian ini dipilih dengan teknik purposive sampling yaitu peneliti sendiri yang menentukan sendiri informan penelitiannya. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan alat pengumpul data berupa: pedoman wawancara, alat perekam suara dan catatan lapangan hasil studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa program yang dirancang oleh ketiga partai (Golkar, PKS dan Demokrat) yaitu lebih diarahkan kepada sukses sosialisasi politik. Pendidikan politik yang dilaksanakan ketiga partai bervariasi, Golkar mengadakan seminar, kampanye dan pelatihan kepada kader pada waktu tertentu, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera lebih dititikberatkan kepada kegiatan harian yaitu berupa pertemuan antara pengurus partai dan masyarakat dalam rangkan peningkatan nilai dan norma, sementara Partai Demokrat lebih dititik beratkan kepada pelatihan kader secara berskala dan kampanye serta menjalankan visi dan misi partai. Secara umum ketiga partai melaksanakan pendidikan politik lebih sering menjelang pemilu berupa kampanye politik. Adapun kendala yang ditemui ketiga parpol yaitu keterbatasan waktu, tingkat partisipasi generasi muda yang kurang maksimal dan masyarakat yang kurang menyadari tentang pendidikan politik. solusi yang akan dilakukan dari ketiga parpol yaitu menambah jumlah pengurus partai politik dan dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan pendidikan politik.