Pendidikann politik Bagi Generassi Muda oleh Partai Politik di Kota Padang: Studi pada Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat

Masalah penelitian ini adalah belum obtimalnya pelaksanaan pendidikan
politik yang dilakukan oleh partai politik. Hal ini terindikasi banyaknya parpol
melaksanakan kegiatan hanya menjelang pemilu, karena hal itu masalah penelitian
ini dirumuskan bagaimana pelaksanaan pendidikan politik oleh partai Golkar,
PKS dan Demokrat kepada generasi muda. tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui program yang dirancang oleh parpol, pelaksanaan pendidikaan politik
oleh parpol, dan kendala-kendala serta solusi dari parpol.
Adapun jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan
metode deskriptif. Informan penelitian ini dipilih dengan teknik purposive
sampling yaitu peneliti sendiri yang menentukan sendiri informan penelitiannya.
Data dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan alat pengumpul data
berupa: pedoman wawancara, alat perekam suara dan catatan lapangan hasil studi
dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa program yang dirancang oleh ketiga
partai (Golkar, PKS dan Demokrat) yaitu lebih diarahkan kepada sukses
sosialisasi politik. Pendidikan politik yang dilaksanakan ketiga partai bervariasi,
Golkar mengadakan seminar, kampanye dan pelatihan kepada kader pada waktu
tertentu, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera lebih dititikberatkan kepada
kegiatan harian yaitu berupa pertemuan antara pengurus partai dan masyarakat
dalam rangkan peningkatan nilai dan norma, sementara Partai Demokrat lebih
dititik beratkan kepada pelatihan kader secara berskala dan kampanye serta
menjalankan visi dan misi partai. Secara umum ketiga partai melaksanakan
pendidikan politik lebih sering menjelang pemilu berupa kampanye politik.
Adapun kendala yang ditemui ketiga parpol yaitu keterbatasan waktu, tingkat
partisipasi generasi muda yang kurang maksimal dan masyarakat yang kurang
menyadari tentang pendidikan politik. solusi yang akan dilakukan dari ketiga
parpol yaitu menambah jumlah pengurus partai politik dan dana yang
dialokasikan untuk pelaksanaan pendidikan politik