Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Bidang Pelayanaan di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman

Penelitian dilatar belakangi oleh lahirnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dimana setiap daerah dituntut untuk mandiri dan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan melakukan pemberdayaan yang bersumber dari otonomi asli, untuk menata kembali sistem pemerintahan yang disesuaikan dengan daerah setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas penyelenggaraan pemerintah yang terkait bidang pelayanan, dimana di nagari lansek kadok penyelenggaraan pemerintahan bidang pelayanan masih kurang efektif. Hal ini terbukti masih ada masyarakat yang mengeluh terhadap pemberian pelayanan yang tidak sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, karena penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan tentang suatu keadaan sebagaimana mestinya. Dalam penelitian ini informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik snowball sampling. Jenis datanya adalah primer dan sekunder.uji keabsahan data dengan trianggulasi sumber, kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dari data yang selama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan bidang pelayanan di nagari lansek kadok terdiri dari pelayanan administrasi yaitu pengurusan SKD, SKCK,SKU, SKM, SKKM, SKJ, KTP dan Surat Keterangan Kartu Keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan bidang pelayanan di nagari lansek kadok masih kurang efektif karena dipengaruhi oleh beberapa hambatan yaitu: adanya prosedur pelayanan yang berbelit-belit sehingga sulit untuk dipahami, kurangnya kejelasan, tidak tepatnya kurun waktu yang telah ditetapkan dalam memberikan pelayanan, masih kurangnya tanggung jawab aparat yang telah ditunjuk untuk melaksanakan penyelenggarakan pemerintahan, sarana dan prasarana yang tidak memadai serta kurangnya kedisiplinan aparatur penyelenggara pemerintahan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan maka dilakukan beberapa upaya yaitu: memperbaiki kinerja aparatur nagari, peningkatan kedisplinan, penyediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah