Penyelenggaran Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) di Kabupaten Tanah Datar

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tentang pelayanan publik pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar. Apa saja Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar.Adapun tempat pelaksanaan penelitian adalah di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tentang pelayanan publik pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar, dan untuk mengetahui Apa saja Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan analisa data, analisa dokumentasi, wawancara dan observasi sebagai bahan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian. Hasil penelitian yang didapat adalah bahwa Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat di KPPT Tanah Datar adalah : (a) masih rendahnya SDM personil dalam memberikan pelayanan perizinan dan melakukan pengawasan perizinan, (b) masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan, (c) belum lengkapnya SOP pelayanan perizinan, (d) belum efektifnya koordinasi teknis perizinan dalam memberikan rekomendasi teknis dari SKPD teknis, (e) belum terwujudnya pelayanan terpadu satu pintu pada KPPT, (f) belum semua izin dilimpahkan oleh SKPD teknis kepada KPPT, (g) masih adanya izin yang diproses melebihi waktu yang ditetapkan dalam SOP, (g) masih adanya pelaku dunia usaha yang belum terlayani dengan baik, dan (h) belum adanya petugas khusus yang melakukan penyimpanan arsip.Sedangkan strategi Peningkatan Kualitas pelayanan yang dilaksanakan di KPPT Kabupaten Tanah Datar adalah : (a) Mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan berhasil guna, (b) mewujudkan pelayanan yang dapat diakses dengan mudah dalam waktu yang singkat dengan mengunakan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi komputer melalui jaringan internet, (c) mewujudkan pelayanan perizinan yang sederhana dalam persyaratan dan ringan biaya retribusi, (d) mewujudkan sistim pelayanan terpadu satu pintu dalam pelayanan perizinan, (e) mewujudkan koordinasi yang baik antara SKPD teknis terkait dalam memberikan keputusan yang tepat dalam mengabulkan atau menolak dikeluarkan izin, (f) perlunya penambahan jumlah izin yang harus dilimpahkan kepada KPPTdan (g)Perlunya menyiapkan draf perda atau perbup izin sebelum diserahkan kepada KPPT Tanah Datar.