Penyelenggaran Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ( KPPT ) di Kabupaten Tanah Datar

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tentang pelayanan publik pada Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar. Apa saja Kendala apa saja
yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik pada Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar.Adapun tempat pelaksanaan
penelitian adalah di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten
Tanah Datar.
Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-Faktor
apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tentang
pelayanan publik pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah
Datar, dan untuk mengetahui Apa saja Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
pelayanan publik pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah
Datar.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan
analisa data, analisa dokumentasi, wawancara dan observasi sebagai bahan
pembahasan yang dilakukan dalam penelitian.
Hasil penelitian yang didapat adalah bahwa Kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat di KPPT Tanah Datar
adalah : (a) masih rendahnya SDM personil dalam memberikan pelayanan
perizinan dan melakukan pengawasan perizinan, (b) masih kurangnya sarana dan
prasarana pendukung pelayanan perizinan, (c) belum lengkapnya SOP pelayanan
perizinan, (d) belum efektifnya koordinasi teknis perizinan dalam memberikan
rekomendasi teknis dari SKPD teknis, (e) belum terwujudnya pelayanan terpadu
satu pintu pada KPPT, (f) belum semua izin dilimpahkan oleh SKPD teknis
kepada KPPT, (g) masih adanya izin yang diproses melebihi waktu yang
ditetapkan dalam SOP, (g) masih adanya pelaku dunia usaha yang belum
terlayani dengan baik, dan (h) belum adanya petugas khusus yang melakukan
penyimpanan arsip.Sedangkan strategi Peningkatan Kualitas pelayanan yang
dilaksanakan di KPPT Kabupaten Tanah Datar adalah : (a) Mewujudkan
pelayanan yang cepat, tepat dan berhasil guna, (b) mewujudkan pelayanan yang
dapat diakses dengan mudah dalam waktu yang singkat dengan mengunakan
teknologi informasi dalam bentuk aplikasi komputer melalui jaringan internet, (c)
mewujudkan pelayanan perizinan yang sederhana dalam persyaratan dan ringan
biaya retribusi, (d) mewujudkan sistim pelayanan terpadu satu pintu dalam
pelayanan perizinan, (e) mewujudkan koordinasi yang baik antara SKPD teknis
terkait dalam memberikan keputusan yang tepat dalam mengabulkan atau
menolak dikeluarkan izin, (f) perlunya penambahan jumlah izin yang harus
dilimpahkan kepada KPPTdan (g)Perlunya menyiapkan draf perda atau perbup
izin sebelum diserahkan kepada KPPT Tanah Datar