Pelaksanaan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2010 Pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Pelaksanaan rekrutmen Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2010 oleh Pemerintah Kabupaten Padang
Pariaman, serta menjelaskan masalah serta kendala yang terjadi selama proses
Pelaksanaan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) di Kabupaten Padang
Pariaman. Latar belakang penelitian dimulai dari kondisi kepegawaian yang ada
sekarang ini tidak bisa dipisahkan dari kebijakan mekanisme rekrutmen CPNS yang
dinilai masih belum berjalan dengan baik.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan penelitian
kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu berusaha mendeskripsikan pelaksanaan
rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Informan ditentukan secara porposif
sampling sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan. Jenis data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui
wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukan, pelaksanaan rekrutmen CPNS yang dilakukan
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dilakukan melalui 5 tahapan yaitu: pertama:
tahapan perencanaan, kedua: tahapan pengumuman, ketiga: tahapan pelamaran,
keempat: tahapan seleksi, kelima: tahapan pengumuman hasil seleksi. Hal tersebut
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan
Pegawai, Namun dalam proses pelaksanaannya masih terdapat masalah serta kendala
yang timbul. kendala yang dihadapi dalam proses rekrutmen pada Pemerintah
Kabupaten Padang Pariaman sendiri banyak dilakukan oleh pelamar serta kesalahan
oleh panitia serta pihak ketiga (UI) yang kurang cermat sehingga terjadi kesalahan
administrative. Hal ini sangat berdampak buruk terhadap Pemerintah Kabupaten
Padang Pariaman serta pandangan masyarakat yang masih menganggap rekrutmen
CPNS masih diwarnai dengan berbagai kecurangan, walaupun dalam kenyataanannya
proses tersebut telah berjalan sesuai peraturan.
Kepada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai penerima dan
Pembina CPNS harusnya lebih selektif dalam menentukan lembaga yang akan diajak
bekerjasama dalam penerimaan CPNS, pilih lembaga yang independent dan tidak
mau diintervensi serta professional.