Implementasi Peraturan Bupati Tanah Datar No 21 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya minat dan kesadaran masyarakat untuk mengurus surat izin mendirikan bangunan pada KPPT Kabupaten Tanah Datar dan masih banyak masyarakat yang mendirikan bangunan tetapi tidak memiliki izin mendirikan bangunan sehingga KPPT Kabupaten Tanah Datar mendapatkan kendala-kendala dalam implementasi peraturan bupati tentang SOP IMB pada KPPT Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Implementasi Peraturan Bupati tentang SOP Izin Mendirikan Bangunan pada KPPT Kabupaten Tanah Datar ditinjau dari segi ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan ekonomi, sosil,politik 2) Kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan bupati tentang SOP izin mendirikan bangunan pada KPPT Kabupaten Tanah Datar. 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi.
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara,dan studi dokumentasi. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi izin mendirikan bangunan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar belum mencapai tujuan dengan optimal, dari enam indikator implementasi kebijakan publik yang terlaksana dengan baik hanya tiga indikator yaitu karakter, sikap, komunikasi agen pelaksana dan tiga lainnya belum terlaksana dengan baik yaitu 1)Tujuan kebijakan, belum maksimalnya pencapaian tujuan kebijakan. 2) Sumberdaya yang belum mendukung dalam implementasi Izin mendirikan Bangunan, 3) Lingkungan ekonomi, sosial, politik yang tidak stabil. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan KPPT melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang ada dalm implementasi SOP izin mendirikan bangunan