Implementasi Kebijakan dalam Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bukittinggi

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya keluhan masyarakat
mengenai pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
implementasi kebijakan dalam pelayanan publik di Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Bukittingi, faktor-faktor penghambat proses implementasi
kebijakan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat proses
implementasi kebijakan tersebut.
Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif dengan menggunakan
metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik Purposive
sampling. Jenis datanya data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui
observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan
dengan cara triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data,
klasifikasi data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
dalam pelayanan publik di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bukittinggi
telah berjalan dengan cukup baik namun masih terdapat beberapa kekurangan.
Faktor penghambat proses implementasi kebijakan diantaranya : kurangnya
jumlah pegawai, kurangnya sarana transportasi operasional kantor, kurangnya
komunikasi dan koordinasi kerja dengan SKPD terkait, serta masih adanya
masyarakat yang belum mengerti dengan prosedur perizinan. Upaya yang
dilakukan yaitu penambahan kendaraan operasional kelapangan, penambahan
jumlah pegawai, meningkatkan komunikasi dan koordinasi kerja dengan SKPD
terkait, dan melakukan sosialisasi mengenai prosedur dan persyaratan izin di
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bukittinggi.