Pelanggaran Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2010 di Kabupaten Limapuluh Kota.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukan adanya pelanggarannetralitas pegawai negeri sipil dalam Pemilukada tahun 2010 di kabupatenLimapuluh Kota seperti masih adanya seorang PNS yang terlibat memberikandukungan pada pasangan calon tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuibagaimana pelanggaran netralitas PNS yang terjadi dalam Pemilukada tahun 2010di kabupaten Limapuluh Kota dan bagaimana pemberian sanksi kepada PNS yangtidak netral dalam Pemilukada tahun 2010 di kabupaten Limapuluh Kota.Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakanmetode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan tekhnik Purposivesampling. Jenis datanya data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melaluiwawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan caratriangulasi sumber. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, klasifikasidata, interpretasi data dan penarikan kesimpulan.Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dalamPemilukada tahun 2010 di kabupaten Limapuluh Kota ditemukan adanyapelanggaran netralitas PNS. Pelanggaran yang terjadi ada tiga, yaitu: 1). Ikutmencarikan dana untuk biaya kampanye pasangan calon nomor 3 atas nama Ir.Irfendi Arbi dan Ir. Zadri Hamzah, 2). Mengikuti rombongan pasangan calonnomor 3 yang sedang mengadakan kampanye di kecamatan, 3). Merubah angkahasil perolehan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Pemberian sanksiterhadap PNS yang tidak netral diberikan oleh atasannya langsung. Sanksinyaberupa penurunan pangkat, mutasi, pembebasan dari jabatan, pemberhentiandangan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai seorang PNS danpemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS. Laporan pelanggaran yangditerima tidak cukup bukti, sehingga tidak sampai pada pengadilan dan kepolisian.Dengan demikian tidak ada diberikan sanksi kepada PNS tersebut.