Penjaringan Aspirasi Masyarakat Oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Dalam Perencanaan Pembangunan

Penjaringan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
diterapkan berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun, dalam pelaksanaannya masih
terdapat berbagai permasalahan diantaranya adalah mekanisme penjaringan
aspirasi masyarakat yang dilakukan dan kesesuaian perencanaan pembangunan
dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu rumusan masalah yang akan dicari
dalam penelitian ini yaitu mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat yang
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman dalam perencanaan
pembangunan, ketidak sesuaian perencanaan pembangunan dengan aspirasi
masyarakat, kendala-kendala, dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah
Kabupaten Pasaman dalam penjaringan aspirasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan.
Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan
metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan dengan cara purposive
sampling. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis
yang dipakai adalah analisis kualitatif. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan
dengan teknik triangulasi dan data dianalisis dengan langkah sebagai berikut
pengumpulan data, reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, dan pengambilan
kesimpulan /verifikasi data.
Berdasarkan hasil temuan di lapangan, penjaringan aspirasi masyarakat
oleh pemerintah Kabupaten Pasaman dalam perencanaan pembangunan
pelaksanaan dari mekanisme yang ada kurang berjalan dengan baik serta adanya
ketidak sesuaian perencanaan pembangunan dengan aspirasi masyarakat.
Masyarakat yang hadir dalam musrenbang dipilih oleh pemerintah daerah, bukan
berasal dari pilihan masyarakat. Dan dalam pelaksanaannya terdapat berbagai
kendala diantaranya partisipasi masyarakat yang rendah dan keterbatasan dana.
Oleh karena itu agar penjaringan aspirasi masyarakat oleh pemerintah
kabupaten Pasaman dalam perencanaan pembangunan dapat terlaksana dengan
baik adalah dengan cara, pertama memberikan sosialisasi kepada masyarakat
sehingga menumbuhkan rasa percaya masyarakat bahwa penjaringan aspirasi
yang dilakukan sangat penting, kedua Pemerintah Kabupaten Pasaman harus bisa
seefisian mungkin dalam pelaksanaan agenda penjaringan dan penetapan
anggaran dalam perencanaan pembangunan agar tidak terjadi pemborosan dana.
ketiga masyarakat yang hadir dalam musrenbang hendaknya dipilih/ merupakan
pilihan dari masyarakat.