Upaya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendapatan Propinsi di Kota Bukittinggi dalam Mengatasi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

Indonesia saat ini telah mencanangkan program desentralisasi daerah,untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang dapat menjadi sumber penerimaandaerah, salah satunya dengan jalan pajak dan retribusi daerah. Dari berbagai jenispajak daerah-propinsi pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satuprimadona dalam membiayai pembangunan daerah propinsi. Dewasa inikebutuhan akan kendaraan bermotor bukan merupakan kebutuhan tersier lagi,namun berubah menjadi kebutuhan primer dimana setiap masyarakat dapatmemperolehnya dengan mudah karena ditunjang dengan fasilitas kredit yangdiberikan oleh pihak dealer dalam menjaring konsumen di daerah. Namun, haltersebut menimbulkan permasalahan baru yaitu masalah Tunggakan Pajak.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Upaya danKendala UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Kota Bukittinggi dalammengatasi permasalahan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Jenis penelitianini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, karena penelitian inihanya berusaha untuk membuat deskripsi, gambaran tentang suatu keadaansebagaimana mestinya. Pemilihan informan dalam penelitian ini memakai teknikpurposive. Jenis datanya adalah data primer dan data skunder yang dikumpulkanmelalui wawancara dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kendala yang ditemui dalampelaksanaan pemungutan tunggakan pajak kendaraan bermotor, yang dilihat daritiga unsur yaitu dari unsur wajib pajak, segi petugas fiskus dan dari segiimplementasi peraturan. (2) Upaya efektif yang dilakukan oleh UPTD PelayananPendapatan propinsi dalam mengatasi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor,yaitu upaya secara intensifikasi dan upaya secara ekstensifikasi.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Upaya yang dilakukan oleh UnitPelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendapatan Propinsi di Bukittinggiidalam mengatasi masalah tunggakan pajak kendaraan bermotor yang dilakukansecara Intensifikasi dan ekstensifikasi, untuk mengatasi kendala-kendala yangmenyebabkan timbulnya tunggakan pajak kendaraan bermotor yang dilihat dari 3unsur yaitu wajib pajak, petugas fiskus dan dari segi pelaksanaan peraturan.