Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR-KROB) di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota (2000-2010).

Skripsi ini mengkaji tentang lembaga perjuangan korban yang pada
masa rezim orde baru menjadi tahanan politik dengan tuduhan terlibat
G30S 1965. Adapun permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:
Bagaimana munculnya LPR-KROB di Kota Payakumbuh dan Kab. 50
Kota dan Bagaimana aktivitas LPR-KROB dalam memperjuangkan hakhak
Eks Tapol-Napol Orde Baru, karena selama rezim Orde Baru berkuasa
mendapatkan perlakuan diskriminatif. Penelitian ini bertujuan untuk
memahami munculnya LPR-KROB di Kota Payakumbuh dan Kab. 50 Kota dan
memberi pemahaman tentang perjuangan LPR-KROB Kota Payakumbuh dan
Kab. 50 Kota dalam memperjuangkan hak eks tapol-napol Orde Baru, ini
berkaitan dengan seberapa besar keseriusan pemerintah dalam menangani
masalah ini.
Penelitian ini termasuk penelitian sejarah dengan tahap-tahap
penelitian sebagai berikut: (1) Heuristik (2) Kritik Sumber (verifikasi) (3)
Interpretasi Data (4) Penulisan hasil berupa skripsi, serta menggunakan
metode wawancara (oral history).
Hasil penelitian menunjukan bahwa Lembaga Perjuangan Korban
Rezim Orde Baru (LPR-KROB) merupakan organisasi yang didirikan
untuk memperjuangkan nasib eks tapol-napol Orde Baru yang dituduh
terlibat peristiwa G30S 1965. Pada Tahun 2001 dibentuk LPR-KROB
untuk Kota Payakumbuh dan Kab. 50 Kota. Pemerintah Orde Baru terus
menerus melakukan diskriminasi terhadap mereka yang dituduh terlibat
G30S 1965, melalui aturan perundangan. Diskriminasi yang dilakukan
oleh pemerintah sangat sistematis, membuat eks tapol-napol dan keluarga
kehilangan hak sosial dan politik. Dengan umur yang tidak muda lagi tetap
bersemangat untuk memperjuangkan tegaknya HAM, demokrasi, keadilan
dan kebenaran, kemudian rehabilitasi, pelurusan persepsi sejarah,
dilaksanakannya rekonsiliasi nasional serta pemberian kompensasi dan
restitusi. Hingga saat ini perjuangan mereka belum bisa dikatakan
memperoleh hasil yang optimal, namun, beberapa peraturan yang dinilai
diskriminatif sudah diganti bahkan dihapuskan. Ada beberapa tuntutan
yang belum dapat dipenuhi pemerintah yaitu rehabilitasi, kompensasi dan
dilaksanakannya rekonsiliasi nasional.