Pelaksanaan Peraturan Nagari tentang Adat dan Syarak di Nagari Batukambing Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam

Penelitian ini di latar belakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Nagari Tentang Adat dan Syarak di Nagari Batukambing, karena masih terjadi pelanggaran dan setiap pelanggaran yang terjadi tidak ada tindak lanjut dari Pemerintahan Nagari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Nagari Batukambing tentang adat dan syarak dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Nagari tentang adat dan syarak tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, karena penelititia ini hanya berusaha mebuat deskripsi atau gambaran tentang suatu keadaan sebagaimana adanya. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling dan snowball sampling. Jenis data adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi, dan alat pengumpul data adalah daftar pertanyaan dan catatan lapangan. Untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan teknik trianggulasi sumber. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, klasifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan peraturan nagari belum terlaksana dengan baik karena masih terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Nagari. Penegakkan peraturan nagari dilakukan oleh Walinagari bersama dengan KAN, Walinagari memproses pelanggaran terhadap ketentuan syarak, sedangkan KAN memproses pelanggaran terhadap ketentuan adat. Kendala dalam pelaksanaan peraturan nagari adalah tidak adanya kerja sama yang baik antara lembaga yang ada di nagari, lemahnya pemerintah nagari dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan nagari. Peneliti menyimpulkan bahwa peraturan nagari yang telah dibuat tidak dijalankan secara tegas, sehingga peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik karena tidak diberikannya sanksi yang tegas kepada pelanggar peraturan nagari. Pemerintah nagari jarang melakukan sosialisasi tentang ketentuan-ketentuan yang ada, sosialisasi dilakukan hanya pada awal-awal setelah peraturan nagari ditetapkan sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahuinya.