Pelaksanaan Peraturan Nagari tentang Adat dan Syarak di Nagari Batukambing Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam

Penelitian ini di latar belakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan
Peraturan Nagari Tentang Adat dan Syarak di Nagari Batukambing, karena masih
terjadi pelanggaran dan setiap pelanggaran yang terjadi tidak ada tindak lanjut
dari Pemerintahan Nagari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan
Peraturan Nagari Batukambing tentang adat dan syarak dan kendala-kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Nagari tentang adat dan syarak tersebut.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, karena
penelititia ini hanya berusaha mebuat deskripsi atau gambaran tentang suatu
keadaan sebagaimana adanya. Informan penelitian ditentukan secara purposive
sampling dan snowball sampling. Jenis data adalah data primer dan data sekunder
yang dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi, dan alat
pengumpul data adalah daftar pertanyaan dan catatan lapangan. Untuk menguji
keabsahan data dilakukan dengan teknik trianggulasi sumber. Teknik analisis data
dilakukan melalui reduksi data, klasifikasi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan peraturan nagari belum
terlaksana dengan baik karena masih terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap
ketentuan dalam Peraturan Nagari. Penegakkan peraturan nagari dilakukan oleh
Walinagari bersama dengan KAN, Walinagari memproses pelanggaran terhadap
ketentuan syarak, sedangkan KAN memproses pelanggaran terhadap ketentuan
adat. Kendala dalam pelaksanaan peraturan nagari adalah tidak adanya kerja sama
yang baik antara lembaga yang ada di nagari, lemahnya pemerintah nagari dan
kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan nagari.
Peneliti menyimpulkan bahwa peraturan nagari yang telah dibuat tidak
dijalankan secara tegas, sehingga peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik
karena tidak diberikannya sanksi yang tegas kepada pelanggar peraturan nagari.
Pemerintah nagari jarang melakukan sosialisasi tentang ketentuan-ketentuan yang
ada, sosialisasi dilakukan hanya pada awal-awal setelah peraturan nagari
ditetapkan sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahuinya.