Pelayanan Hak Pejalan Kaki Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2012

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan hak pejalan kaki berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 di Kota Payakumbuh. Latar belakang dilakukannya penelitian ini karena masih banyaknya pejalan kaki yang tidak mendapatkan haknya sebagai pengguna jalan di Kota Payakumbuh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan penelitian ini yaitu Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh selaku implementor Perda Nomor 01 Tahun 2012, Bidang Pengelolaan Pasar, Satpol PP, ketua dan wakil ketua organisasi atau asosiasi PKL (APKL) Kota Payakumbuh, Polsek Kota Payakumbuh, beberapa PKL, beberapa petugas parkir dan pejalan kaki yang dapat memberikan informasi. Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Dalam pengumpulan data digunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, format observasi dan format studi dokumentasi. Dalam penelitian ini data yang dianalisis diperoleh dari wawancara dan diinterpretasikan secara kualitatif, berupa abstraksi, kata-kata dan pernyataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan hak pejalan kaki berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh nomor 01 tahun 2012 sudah cukup baik dengan adanya sarana yang disediakan berupa trotoar dan ruang terbuka hijau hanya saja masih perlu perbaikan terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan. Kendala yang ditemui oleh Dinas Tata Ruang dan Kebersihan sebagai implementor dalam Perda Nomor 01 Tahun 2012 antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi trotoar, komunikasi dan koordinasi antara Dinas Tata Ruang dan Kebersihan dengan organisasi dan SKPD terkait belum berjalan optimal, kurangnya sanksi yang diberikan kepada pelanggar, dan tidak adanya evaluasi yang dilakukan Dinas Tata Ruang dan Kebersihan. Dari kendala yang ditemui, Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh mengupayakan untuk meminimalisir kendala yang ada dengan mensosialisasikan perda melalui baliho, koordinasi Dinas Tata Ruang dan Kebersihan bersama SKPD terkait lainnya, dan penegasan terhadap sanksi dan komitmen para pelaku kebijakan. Dari hasil penelitian ini peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang terlibat, diantaranya kepada Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota payakumbuh selaku implementor kebijakan menjaga komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik dengan setiap elemen, dan komitmen terhadap kebijakan yang ada, begitu juga dengan para PKL dan pengguna kendaraan agar selalu peduli terhadap lingkungan. Selain itu juga harus ada pemahaman pejalan kaki terhadap peraturan yang ada agar lebih peka terhadap suatu kebijakan sehingga implementasi pelayanan dapat berjalan maksimal.