Pelayanan Hak Pejalan Kaki Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2012

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan hak pejalan kaki
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 di Kota Payakumbuh. Latar
belakang dilakukannya penelitian ini karena masih banyaknya pejalan kaki yang
tidak mendapatkan haknya sebagai pengguna jalan di Kota Payakumbuh.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode
deskriptif. Informan penelitian ini yaitu Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota
Payakumbuh selaku implementor Perda Nomor 01 Tahun 2012, Bidang Pengelolaan
Pasar, Satpol PP, ketua dan wakil ketua organisasi atau asosiasi PKL (APKL) Kota
Payakumbuh, Polsek Kota Payakumbuh, beberapa PKL, beberapa petugas parkir dan
pejalan kaki yang dapat memberikan informasi. Teknik dan alat pengumpulan data
dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi
dokumentasi. Dalam pengumpulan data digunakan instrumen penelitian berupa
pedoman wawancara, format observasi dan format studi dokumentasi. Dalam
penelitian ini data yang dianalisis diperoleh dari wawancara dan diinterpretasikan
secara kualitatif, berupa abstraksi, kata-kata dan pernyataan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan hak pejalan kaki berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh nomor 01 tahun 2012 sudah cukup baik dengan
adanya sarana yang disediakan berupa trotoar dan ruang terbuka hijau hanya saja masih
perlu perbaikan terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan. Kendala yang ditemui
oleh Dinas Tata Ruang dan Kebersihan sebagai implementor dalam Perda Nomor
01 Tahun 2012 antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap
fungsi trotoar, komunikasi dan koordinasi antara Dinas Tata Ruang dan Kebersihan
dengan organisasi dan SKPD terkait belum berjalan optimal, kurangnya sanksi yang
diberikan kepada pelanggar, dan tidak adanya evaluasi yang dilakukan Dinas Tata
Ruang dan Kebersihan. Dari kendala yang ditemui, Dinas Tata Ruang dan
Kebersihan Kota Payakumbuh mengupayakan untuk meminimalisir kendala yang
ada dengan mensosialisasikan perda melalui baliho, koordinasi Dinas Tata Ruang
dan Kebersihan bersama SKPD terkait lainnya, dan penegasan terhadap sanksi dan
komitmen para pelaku kebijakan. Dari hasil penelitian ini peneliti memberikan
saran kepada pihak-pihak yang terlibat, diantaranya kepada Dinas Tata Ruang dan
Kebersihan Kota payakumbuh selaku implementor kebijakan menjaga komunikasi,
koordinasi dan kerjasama yang baik dengan setiap elemen, dan komitmen terhadap
kebijakan yang ada, begitu juga dengan para PKL dan pengguna kendaraan agar
selalu peduli terhadap lingkungan. Selain itu juga harus ada pemahaman pejalan
kaki terhadap peraturan yang ada agar lebih peka terhadap suatu kebijakan sehingga
implementasi pelayanan dapat berjalan maksimal.