Evaluasi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati No 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal di Kecamatan Lubuk Alung

Penelitian ini dilatarbelakangi sebuah fenomena terhadap Evaluasi Implementasi kebijakan yang disinyalir adanya ketidakpatuhan terhadap kebijakan di Kabupaten Padang Pariaman yaitu penerapan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal. Namun ada beberapa Kecamatan yang masih banyak melakukan pelanggaran yaitu salah satunya Lubuk Alung. Pertunjukkan orgen tunggal menimbulkan keresahan ditengah masyarakat karena penyanyi orgen tunggal sering berpakaian seronok dan juga menjadi pemicu konflik dan pertengkaran dikalangan generasi muda karena mereka mengkonsumsi minuman keras dan narkoba ketika pertunjukan berlangsung. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan dan mengungkapkan semua fenomena, gejala dan kejadian apa adanya dalam bentuk keterangan-keterangan. Informan utama adalah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan pihak yang secara resmi adalah pemilik orgen tunggal dan masyarakat di Lubuk Alung. Teknik yang digunakan dalam menentukan informan pada penelitian ini dilakukan secara Purposive Sampling. Informan dalam penelitian ini adalah (1) Bupati Padang Pariaman (2) Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. (3) Camat Lubuk Alung (4) Wali Nagari. (5) Pemilik Orgen Tunggal. (6) Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan (1) Implementasi Pelakasanaan Peraturan Bupati No 13 Tahun 2016 cukup berhasil tetapi masih ada dalam berbagai hal yang masih belum maksimal, dikarenakan masih belum dapat memenuhi kriteria dari indikator evaluasi yang diantaranya dilihat dari Efektivitas, Efesiensi, Kecukupan, Perataan dan Responsivitas serta Ketepatan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati tersebut cukup berhasil, tetapi ada beberapa yang masih belum maksimal dari indikator faktor-faktor implementasi(a),komunikasi(b)SumberDaya,(c)Disposisi, (d)Struktur Birokrasi. 3)Upaya Pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja Implementasi kebijakan peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal di Kecamatan Lubuk Alung adalah dari segi Tindakan Preventif, Pemerintah daerah selalu berupaya mengadakan sosialisai dan melibatkan semua lapisan masyarakat yang ada dan semua lapisan pemerintah yang ada agar peraturan ini bisa berjalan dengan baik. Serta dalam segi Tindakan Represif pemerintah daerah memberikan sanksi pengangkutan alat orgen tunggal jika tidak mau mendegarkan teguran dari satuan polisi pamong praja. Dan dalam hal Tindakan Kuratif pemerintah berupaya mepertegas peraturan ini agar tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi.