Evaluasi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati No 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal di Kecamatan Lubuk Alung

Penelitian ini dilatarbelakangi sebuah fenomena terhadap Evaluasi
Implementasi kebijakan yang disinyalir adanya ketidakpatuhan terhadap
kebijakan di Kabupaten Padang Pariaman yaitu penerapan Peraturan Bupati
Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Operasional Orgen
Tunggal. Namun ada beberapa Kecamatan yang masih banyak melakukan
pelanggaran yaitu salah satunya Lubuk Alung. Pertunjukkan orgen tunggal
menimbulkan keresahan ditengah masyarakat karena penyanyi orgen tunggal
sering berpakaian seronok dan juga menjadi pemicu konflik dan pertengkaran
dikalangan generasi muda karena mereka mengkonsumsi minuman keras dan
narkoba ketika pertunjukan berlangsung.
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu
menggambarkan dan mengungkapkan semua fenomena, gejala dan kejadian apa
adanya dalam bentuk keterangan-keterangan. Informan utama adalah Dinas
Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan pihak yang secara resmi adalah pemilik
orgen tunggal dan masyarakat di Lubuk Alung. Teknik yang digunakan dalam
menentukan informan pada penelitian ini dilakukan secara Purposive Sampling.
Informan dalam penelitian ini adalah (1) Bupati Padang Pariaman (2) Kepala
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. (3) Camat Lubuk Alung (4) Wali Nagari. (5)
Pemilik Orgen Tunggal. (6) Masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan (1) Implementasi Pelakasanaan Peraturan
Bupati No 13 Tahun 2016 cukup berhasil tetapi masih ada dalam berbagai hal
yang masih belum maksimal, dikarenakan masih belum dapat memenuhi kriteria
dari indikator evaluasi yang diantaranya dilihat dari Efektivitas, Efesiensi,
Kecukupan, Perataan dan Responsivitas serta Ketepatan. (2) Faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati tersebut cukup berhasil, tetapi ada
beberapa yang masih belum maksimal dari indikator faktor-faktor
implementasi(a),komunikasi(b)SumberDaya,(c)Disposisi, (d)Struktur Birokrasi.
3)Upaya Pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja Implementasi kebijakan
peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban
Operasional Orgen Tunggal di Kecamatan Lubuk Alung adalah dari segi
Tindakan Preventif, Pemerintah daerah selalu berupaya mengadakan sosialisai
dan melibatkan semua lapisan masyarakat yang ada dan semua lapisan pemerintah
yang ada agar peraturan ini bisa berjalan dengan baik. Serta dalam segi Tindakan
Represif pemerintah daerah memberikan sanksi pengangkutan alat orgen tunggal
jika tidak mau mendegarkan teguran dari satuan polisi pamong praja. Dan dalam
hal Tindakan Kuratif pemerintah berupaya mepertegas peraturan ini agar tidak ada
lagi pelanggaran yang terjadi.