Pelaksanaan Standar Pelayanan Pertanahan (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Padang)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pelaksanaan pembiayaan dalam pelayanan setelah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Padang; 2) mengetahui pelaksanaan waktu pelayanan setelah Peraturan Kepala Badan; dan 3) mengetahui pelaksanaan prosedur pelayanan setelah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Padang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan dengan cara snow ball (bola salju). Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang dipakai adalah analisis kualitatif. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi dan data dianalisis dengan langkah sebagai berikut pengumpulan data, reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan /verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Standar Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Padang belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang mengeluhkan pelaksanaan standar waktu pelayanan pertanahan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan pelaksanaan standar waktu pelayanan pertanahan tidak sesuai dengan Peraturan KaBPN No. 1 Tahun 2010, yaitu: (1) kekuatan tenaga yang ada Cuma 8 (delapan) orang petugas ukur dengan cakupan wilayah 1 (satu) Kota Padang; (2) benturan di lapangan, umumnya yang mengajukan berkas bukan pihak yang terkait langsung tetapi melalui Kuasa/Biro Jasa/Notaris. Tidak semua yang menerima kuasa tahu lokasi tanahnya; (3) tidak semua lahan yang di ukur layak ukur, maksudnya setiap tanah yang akan di ukur harus bersih dan tanda batasnya harus ada; (4) tidak semua tanah yang dijadwalkan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan dengan tanggal komputerisasi, dikarenakan petugasnya sakit atau jadwalnya diundur dari pihak pemohon; (5) cuaca, terkadang cuacanya tidak memungkinkan untuk melakukan pengukuran sehingga waktunya diundur lagi. Untuk itu maka peneliti menyarankan agar Kantor Pertanahan perlu menambah jumlah tenaga kerjanya,;melakukan inovasi dengan cara meminta kritik dan saran dari masyarakat agar pelayanan pertanahan menjadi lebih baik lagi; dan melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan standar pelayanan pertanahan