Problematika Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Banto Trade Centre (BTC) Bukittinggi.

Pembangunan BTC yang dilakasanakan Pemerintah Kota Bukittinggimerupakan suatu usaha untuk merubah bentuk pasar tradisional menjadi pasarmodern. Operasional BTC pada kenyataannya belum berjalan optimalmengakibatkan munculnya problematika lain yaitu maraknya PKL yangberdagang di kawasan BTC Bukittinggi yang sangat mengganggu keamanan danketertiban kota. Pemko Bukittinggi beserta jajarannya yaitu Satpol PP dan DinasPengelolaan Pasar Bukittinggi sudah menempuh berbagai upaya untuk melakukanpenertiban PKL di kawasan BTC Bukittinggi. Berdasarkan hal tersebut makarumusan penelitian adalah Bagaimanakah Problematika Penertiban PedagangKaki Lima (PKL) Di Kawasan Banto Trade Centre (BTC) dan BagaimanakahUpaya Yang Dilakukan Untuk Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)Di Kawasan Banto Trade Centre (BTC) Bukittinggi, dengan tujuan penelitianuntuk menjelaskan problematika penertiban PKL di kawasan BTC KotaBukittinggi dan upaya yang dilakukan untuk melakukan penertiban PKL dikawasan BTC Kota Bukittinggi.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif sistempengendalian sosial oleh Peter L. Berger, dimana adanya suatu alat pengendaliansosial yaitu Satpol PP dan Dinas Pengelolaan Pasar Bukittinggi dalammelaksanakan penertiban terhadap PKL di kawasan BTC Bukittinggi.Lokasi penelitian ini dilakukan di Jalan Perintis Kemerdekaan dan di JalanSoekarno-Hatta Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdengan jenis penelitian studi kasus instrinsik. Teknik pemilihan informan yaitudengan cara purposive sampling dengan jumlah informan 22 orang. Pengumpulandata dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mendalam. Validitas datadilakukan dengan teknik triangulasi data. Analisis data yang digunakan adalahModel Miles dan Huberman (Model Analisa Interaktif) yaitu reduksi data,penyajian data dan penarikan kesimpulan.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan adanya problematikapenertiban PKL di kawasan BTC yaitu: kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggiterhadap PKL, keterbatasan jumlah personil aparat, keterbatasan lahan lokasipasar, rendahnya kesadaran hukum para PKL dan adanya pandangan pro dankontra tentang keberadaan PKL di kawasan BTC Bukittinggi. Upaya yang telahdilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi sejauh ini masih dalam pelaksanaan raziadan pemberian sosialisasi terhadap PKL di kawasan BTC Bukittinggi.