Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi pada Pemerintahan Desa di Desa Sungai Bendung Air Kabupaten Kerinci

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci, 2) kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Sungai Bendung Air dalam pelaksanaan fungsi legislasi, 3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Sungai Bendung Air untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan dengan cara purposive sampling. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang dipakai adalah analisis kualitatif. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi dan data dianalisis dengan langkah sebagai berikut pengumpulan data, reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan /verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan fungsi legislasi BPD desa Sungai Bendung Air sudah menjalankan fungsinya meskipun belum berjalan secara maksimal. Terdapat kendala dalam pelaksanan fungsi legislasi yaitu masih rendahnya sumber daya manusia BPD di bidang hukum dan kebijakan, fasilitas yang kurang memadai, kurangnya dana operasional, dan kurangnya bimbingan teknis dari pemerintah daerah. Serta belum adanya upaya konkrit yang dilakukan oleh BPD desa Sungai Bendung Air untuk mengatasi kendala tesebut. Oleh sebab itu BPD desa Sungai Bendung Air hendaknya meningkatkan kinerjanya terutama dalam melaksanakan fungsi legislasi sehingga bisa menggali dan memanfaaatkan potensi yang ada dalam desa Sungai Bendung Air yang tertuang dalam bentuk peraturan desa yang responsif, transparan dan berkualitas. Perlunya pemerintah daerah memberikan bimbingan teknis kepada anggota BPD berupa pembinaan pendidikan dan pelatihan dalam menyusun peraturan desa (legal draffing).