Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Pada Pemerintahan Desa di Desa Sungai Bendung Air Kabupaten Kerinci

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pelaksanaan fungsi legislasi
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu
Aro Kabupaten Kerinci, 2) kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) desa Sungai Bendung Air dalam pelaksanaan
fungsi legislasi, 3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) desa Sungai Bendung Air untuk mengatasi kendala-kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan fungsi legislasi.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.
Informan penelitian ditentukan dengan cara purposive sampling. Jenis datanya
adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara,
observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang dipakai adalah analisis
kualitatif. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi dan
data dianalisis dengan langkah sebagai berikut pengumpulan data, reduksi data,
klasifikasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan /verifikasi data.
Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan fungsi legislasi BPD desa
Sungai Bendung Air sudah menjalankan fungsinya meskipun belum berjalan
secara maksimal. Terdapat kendala dalam pelaksanan fungsi legislasi yaitu masih
rendahnya sumber daya manusia BPD di bidang hukum dan kebijakan, fasilitas
yang kurang memadai, kurangnya dana operasional, dan kurangnya bimbingan
teknis dari pemerintah daerah. Serta belum adanya upaya konkrit yang dilakukan
oleh BPD desa Sungai Bendung Air untuk mengatasi kendala tesebut. Oleh
sebab itu BPD desa Sungai Bendung Air hendaknya meningkatkan kinerjanya
terutama dalam melaksanakan fungsi legislasi sehingga bisa menggali dan
memanfaaatkan potensi yang ada dalam desa Sungai Bendung Air yang tertuang
dalam bentuk peraturan desa yang responsif, transparan dan berkualitas. Perlunya
pemerintah daerah memberikan bimbingan teknis kepada anggota BPD berupa
pembinaan pendidikan dan pelatihan dalam menyusun peraturan desa (legal
draffing).