Peranan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Dalam Pemungutan Pajak Restoran di Kota Padang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pemungutan pajak restoran di kota Padang, mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui serta mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemungutan tersebut. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih ditemukannya restoran-restoran kena pajak yang tidak bersedia membayarkan pajak serta tidak melaporkan penghasilan tiap bulannya kepada DPKA. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan
menggunakan metode deskriptif, karena penelitian memberikan gambaran tentang keadaan sebagaimana mestinya. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan
melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi data. Kemudian teknik analisa data yang digunakan dapat dikelompokkan dalam 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan
kesimpulan.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran DPKA dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran telah sesuai dengan prosedur yang ada namun belum sepenuhnya terlaksana dan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dengan masih
ditemukannya kendala dalam pelaksanaan pemungutan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran kota Padang dapat dikategorikan kedalam dua bentuk yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal
yaitu : kurang memadainya jumlah petugas pemungut serta petugas pengawasan yaitu ±30 orang untuk jenis pajak daerah jika dibandingkan dengan jumlah restoran yang ada yaitu ±350 restoran sehingga menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap restoran. Selain itu DPKA tidak memiliki ketetapan waktu yang jelas dalam kegiatan pembaharuan dan pendataan terhadap objek pajak yang baru buka sehingga bisa saja restoran tidak terdata secara keseluruhan. Dan kendala eksternal diantaranya : masih adanya restoran yang tidak bersedia membayarkan pajak dengan beralasankan terberatkan dengan tagihan 10% serta pendapatan restoran yang tidak menentu setiap bulannya. Dilihat dari fenomena ini terlihat
bahwa kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh WP. Untuk mengatasi kendala tersebut maka Bidang Pendapatan DPKA telah melakukan sosialisasi kepada WP baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan sosialisasi ini adalah
untuk memberikan informasi, menghimbau serta meningkatkan WP agar bersedia membayar pajak. Disamping itu upaya yang dilakukan DPKA adalah melakukan pendataan serta pendaftaran terhadap Wajib Pajak, melibatkan Pol PP dalam
pemungutan serta pelakukan penertiban terhadap restoran yang tidak bersedia membayarkan pajak sebagai bentuk sanksi yang tegas dari pihak DPKA.