Koordinasi Bidang Pengawasan antara Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) dengan Wali Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan

Pemerintahan Nagari merupakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wali Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan sedangkan
BAMUS (Badan Permusyawaratan Nagari) sebagai lembaga pengawasan. Permasalahan yang terjadi di Nagari Muara Sakai adalah pengawasan BAMUSterhadap Wali Nagari Muara Sakai belum dilakukan secara menyeluruh. Terdapat
beberapa kegiatan yang tidak diawasi oleh BAMUS. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi kendala bagi BAMUS dalam melakukan pengawasan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis koordinasi bidang pengawasan antara BAMUS dengan Wali Nagari dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Nagari Muara Sakai dan menemukan faktor-faktor penghambat dari koordinasi bidang pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai
dengan apa yang terjadi dilapangan. Penelitian ini dilakukan di Nagari Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Hasil dari penelitian ini adalah koordinasi bidang pengawasan antara
BAMUS dengan Wali Nagari Muara Sakai dilakukan melalui musyawarah nagari,rapat koordinasi, komunikasi secara lisan, BAMUS turun langsung kelapangan, dan melalui laporan pertanggungjawaban yang diserahkan oleh Wali Nagari kepada BAMUS. Namun, koordinasi bidang pengawasan antara BAMUS
dan Wali Nagari tersebut belum berjalan dengan cukup baik. Terdapat beberapa faktor penghambat, yaitu kurang baik nya komunikasi antara BAMUS dan Wali Nagari, tidak sinkronnya tindakan antara BAMUS dan Wali Nagari di beberapa
kegiatan, kurangnya gagasan BAMUS dalam melaksanakan fungsi pengawasan,serta kurangnya transparansi Wali Nagari mengenai beberapa kegiatan Nagari.