Implementasi Kebijakan Penertiban Usaha Hiburan Karaoke oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang

Usaha hiburan karaoke semakin berkembang pesat di Kota Padang. Tetapi sebagian besar dari usaha hiburan karaoke tersebut tidak memiliki izin usaha. Banyakusaha hiburan karaoke ilegal, dan telah dilakukan penyegelan terhadap tempat karaoke yang tidak memiliki izin usaha namun masih tetap beroperasi, serta tempat karaoke yang telah memiliki izin masih melakukan pelanggaran.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan penertiban usaha hiburan karaoke oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang. Informan penelitian ditentukan secara Purposive sampling. Data yang dikumpulkan yakni berupa data primer dan data sekunder melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi kemudian data dianalisis dengan mereduksi data, display data dan menarik kesimpulan selama penelitian dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban usaha hiburan karaoke belum terlaksana dengan baik sehingga kebijakan tersebut belum efektif. Kendala internal yang ditemukan adalah struktur birokrasi yang cukup panjang, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Kendala eksternal yaitu kurangnya kesadaran para pemilik usaha hiburan karaoke untuk mengurus izin usaha dan tidak mematuhi peraturan yang ada mengakibatkan keberadaan usaha hiburan karaoke yang tidak memiliki izin dapat beroperasi bebas sehingga berdampak kepada ketertiban umum dan ketentraman masyarakat