Implementasi Kebijakan Pembebasan Tanah Masyarakat Untuk Pembangunan Jalan di Kota Pariaman

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan pembebasan tanah untuk pembangunan jalan di Kota Pariaman. Seperti adanya permasalahan mengenai ganti rugi tanah yang tidak sesuai dengan yang diinginkan masyarakat, adanya sebagian masyarakat yang kurang paham dengan pengadaan tanah, serta masih adanya masyarakat yang masih kurang mengerti mengenai alas hak dalam pembebasan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pembebasan tanah masyarakat untuk pembangunan jalan di Kota Pariaman serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kota Pariaman khususnya di kantor pemerintahan Kota Pariaman serta masyarakat yang terkena pembebasan tanah untuk pembangunan jalan yang terletak di Kecamatan Pariaman Utara. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder melalui wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara trianggulasi kemudian data dianalisis dengan cara mereduksi data, display data dan menarik kesimpulan selama penelitian dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan pembebasan tanah masyarakat untuk pembangunan jalan di kota pariaman belum efektif. Ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Seperti aspek komunikasi yaitu terjadinya miskomunikasi antara petugas lapangan dengan masyarakat; aspek sumber daya, seperti masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengadaan tanah sehingga berdampak pada tidak setuju terhadap ganti rugi, tidak mengerti mengenai syarat dari ganti rugi (alas hak) dan munculnya konflik internal dalam keluarga pemilik hak atas tanah; aspek disposisi yaitu komitmen pemerintah terhadap pemberian ganti rugi; aspek struktur birokrasi, lamanya proses administrasi pengurusan tanah pusako. Hal ini terjadi karena belum intensifnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan umum. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Pariaman untuk lebih mengintensifkan proses sosialisasi, agar pengetahuan masyarakat terhadap proses kebijakan pembebasan tanah meningkat.