Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kota Padang

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan metode/ teknik purposive sampling, dimana pemilihan informan berdasarkan pada karakteristik tertentu. Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data ini penulis kumpulkan dengan melakukan studi dokumentasi dan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara dan catatan lapangan. Teknik menguji keabsahan data dengan triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1)Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Padang sudah optimal. Pelaksanaan pemungutan tersebut meliputi penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang dan pembayaran atau penagihan pajak kepada wajib pajak. (2) Terdapat kendala–kendala yang ditemukan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Padang yang meliputi dari unsur wajib pajak dan petugas pemungut pajak. (3) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang untuk mengatasi kendala kendala yang ditemukan meliputi memberi kemudahan dalam pembayaran kepada wajib pajak, melakukan pendatan ulang atau validasi data, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pajak bumi dan bangunan masih ada kendala-kendala yang meliputi dari unsur wajib pajak dan dari petugas pemungut pajak. Sehingga disarankan (1) Petugas pemungut pajak harus meningkatkan pelaksanaan, memberi tahu kepada masyarakat tentang fungsi pajak bumi dan bangunan disetiap pertemuan-pertemuan dan mempunyai target dalam pemungutan (2) Perlu tersedianya pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang PBB. (3) Mengadakan diklat tentak pelaksanaan pemungutan PBB sebagai PAD, bagi setiap pegawai yang berada pada naungan DPKA Kota Padang.