Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

Peraturan mengenai perizinan angkutan antar jemput dalam provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur No 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi. Latar belakang dilakukan penelitian ini dikarenakan masih banyaknya angkutan umum sejenis AJDP belum memiliki izin, tidak adanya jaminan keselamatan yang diberikan angkutan tidak berizin, sedikitnya jumlah angkutan umum AJDP yang memiliki izin, keberadaan AJDP atau travel yang tidak berizin ini menimbulkan permasalahan lain seperti kemacetan dan kesembrautan. Ada tiga (3) tujuan penelitian ini, yaitu (1) untuk mengetahui implementasi kebijakan penerbitan izin AJDP oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (2) untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengimplementasi kebijakan tersebut (3) untuk mengetahui solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Informan penelitian ditentukan secara Purposive dan incidental sampling. Data yang dikumpulkan yakni berupa data primer dan data sekunder melalui wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi kemudian data dianalisis dengan mereduksi data, display data dan menarik kesimpulan selama penelitian dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Angkutan AJDP belum berjalan maksimal, kurangnya sosialisasi mengenai peraturan ini, mengakibatkan banyak dari pemilik angkutan umum tidak berizin tidak mengetahui proses pengurusan izin. Selain itu pola koordinasi dan pengawasan yang belum maksimal mengakibat keberadaan angkutan tidak resmi dapat beroperasi bebas sehingga berdampak kepada angkutan AJDP.